• Selasa, 30 November 2021

Pasal yang Dipersoalkan Muhammadiyah dan Ormas Islam dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021

- Rabu, 10 November 2021 | 13:24 WIB
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual banyak dipersoalkan tokoh dan ormas Islam. Apa Pasalnya?
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual banyak dipersoalkan tokoh dan ormas Islam. Apa Pasalnya?

MIKROFON.ID - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah ditetapkan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.

Banyak kalangan mendukung Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini karena dinilai dapat memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Komisi nasional (Komnas) Perempuan dalam keterangan pers-nya pada Jumat 29 Oktober 2021 menyatakan bahwa, "Peraturan ini merupakan langkah maju untuk mewujudkan lingkungan Pendidikan yang aman, sehat dan nyaman tanpa kekerasan seksual."

Namun tidak sedikit juga pihak yang menolak penetapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini, terutama yang berasal dari tokoh dan ormas Islam.

Dalam keterangan pers-nya pada Senin 8 November 2021, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahkan meminta agar Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini dicabut.

“Banyak pertanyaan apakah siaran pers itu bermakna bahwa Muhammadiyah itu mendukung kekerasan seksual? tentu itu tidak benar. Kami mempermasalahkan Permendikbud karena ada problem formil dan materiil di dalamnya,” ungkap Sekretaris Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sayuti kepada wartawan pada Selasa 11 November 2021.

Menurutnya, "Sandungan paling krusial bagi Muhammadiyah dalam menerima Permendikbud 30 adalah kalimat di dalam Pasal 5 ayat (2) yang memuat frasa 'tanpa persetujuan korban' sehingga mengandung makna bahwa kegiatan seksual dapat dibenarkan apabila ada “persetujuan korban (consent)”.

Sayuti melanjutkan, "dengan kata lain, Permendikbud 30 mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Alasan inilah yang mendorong Diktilitbang PP Muhammadiyah menolak pengesahan Permendikbud 30 dan meminta pemerintah untuk segera mencabut dan memperbaikinya."

“Konteks relasi seksual yang tidak Islami (di luar pernikahan) apapun bentuknya itu tidak kemudian begitu ada persetujuan korban menjadi benar. Tetap gak benar. Itu faktor materiil terpenting kenapa kami dengan diskusi yang intensif menolak Permen ini,” imbuh Sayuti.

Halaman:

Editor: I Haris

Tags

Terkini

Kesuksesan PON XX Papua Milik Siapa?

Rabu, 3 November 2021 | 15:05 WIB

Jokowi, Haji Isam dan Beneficial Ownership

Senin, 1 November 2021 | 11:01 WIB

Bus Tersangkut di Bawah Jembatan Viaduct Bandung

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 10:21 WIB
X