• Senin, 24 Januari 2022

Eks Direktur YLBHI Sebut Nama Luhut Terkait Bisnis PCR

- Senin, 1 November 2021 | 20:15 WIB
Nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut terkait dengan salah satu perusahaan penyedia layanan tes Covid-19. (Ilustrasi: Pixabay/Belova59)
Nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut terkait dengan salah satu perusahaan penyedia layanan tes Covid-19. (Ilustrasi: Pixabay/Belova59)

MIKROFON.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut terkait dengan salah satu perusahaan penyedia layanan tes Covid-19.

Luhut yang juga menjabat sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali diduga terkait dengan salah satu perusahaan pemegang saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI).

Dugaan tersebut diungkapkan oleh mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI, Agustinus Edy Kristianto melalui akun Facebook-nya Minggu, 31 Oktober 2021.

Agustinus menyebut bahwa PT GSI yang memiliki unit usaha GSI Lab tersebut didirikan pada April 2020, satu bulan setelah kasus Covid-19 pertama di Indonesia.

Pada data kepemilikan saham PT GSI yang diungkap Agustinus, ada Yayasan Adaro Bangun Negeri sebanyak 485 lembar saham, juga PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra yang masing-masing memiliki 242 lembar saham.

Menurut Agustinus, "PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra adalah entitas anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Luhut pernah mengakui ia memiliki 'sedikit' saham di situ. Ia adalah pendiri grup tersebut."

Sementara itu, "Yayasan Adaro Bangun Negeri berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Presdirnya adalah Boy Thohir, kakak Erick Thohir, sekaligus pemegang 6,18% saham," papar Agustinus.

Dalam pandangannya, data kepemilikan saham di salah satu perusahaan layanan tes Covid-19 tersebut menunjukkan adanya indikasi kepentingan bisnis dibalik kebijakan-kebijakan seputar tes Covid-19 belakangan ini.

"Itu semua jelas bisnis. Badan hukumnya saja PT. Tujuan PT adalah laba!" ujarnya.

Sebelumnya, Agustinus juga mengatakan, "Dia yang membuat kebijakan sebagai pemerintah, dia juga yang jualan barangnya!"

Menurutnya, pokok persoalannya bukan pada boleh tidaknya berbisnis, tetapi pada posisi jabatan pihak-pihak yang memanfaatkan peluang bisnis tersebut, terlebih di masa pandemi.
 
"Sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis memanfaatkan masa pandemi yang menyusahkan rakyat," tegasnya.***

 

 

Halaman:
1
2

Editor: I Haris

Tags

Terkini

Budayawan: Arteria Kurang Paham Karakter Budaya Sunda

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:43 WIB

Sepekan Erupsi Semeru, Korban Meninggal Capai 46 Orang

Minggu, 12 Desember 2021 | 10:55 WIB

Terpopuler

X