• Selasa, 30 November 2021

Jokowi, Haji Isam dan Beneficial Ownership

- Senin, 1 November 2021 | 11:01 WIB
Denny Indrayana mengingatkan kehadiran Jokowi di peresmian pabrik diesel milik PT Jhonlin Agro Raya berpotensi lahirkan impeachment.
Denny Indrayana mengingatkan kehadiran Jokowi di peresmian pabrik diesel milik PT Jhonlin Agro Raya berpotensi lahirkan impeachment.

MIKROFON.ID - Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan potensi pemakzulan (impeachment) terkait kehadirannya pada peresmian pabrik biodiesel milik PT Jhonlin Agro Raya di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Kamis, 21 Oktober yang lalu.

Pasalnya, menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, 'penerima manfaat' (beneficial ownership) PT Jhonlin Baratama yang diduga terjerat perkara suap pajak di KPK dan PT Jhonlin Agro Raya yang proyek biodieselnya diresmikan Presiden Jokowi adalah pihak yang sama, yaitu Haji Isam.

Hal tersebut justru diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang diteken oleh Presiden Jokowi sendiri.

menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, 'penerima manfaat' (beneficial ownership) PT Jhonlin Baratama yang diduga terjerat perkara suap pajak di KPK dan PT Jhonlin Agro Raya yang proyek biodieselnya diresmikan Presiden Jokowi adalah pihak yang sama, yaitu Haji Isam. (Denny Indrayana)

Dengan demikian, menurut Denny, kehadiran Presiden Jokowi pada peresmian PT Jhonlin Agro Raya dapat "disalahmaknai" sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap kasus hukum Jhonlin Group dan Haji Isam yang saat ini ditangani KPK.

"Kehadiran Presiden Jokowi dapat disalahmaknai sebagai bentuk perlindungan hukum kepada Jhonlin Group dan Haji Isam atas dugaan kasus korupsinya di KPK," ungkap Denny dalam keterangan persnya pada Minggu, 31 Oktober 2021.

Denny melanjutkan, "Kekuranghati-hatian bukan hanya dapat disalahmaknai sebagai bentuk intervensi, bahkan lebih jauh dapat dianggap sebagai potensi tindak pidana menghalang-halangi penindakan dugaan kasus korupsi (obstruction of justice). Apalagi rumusan pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bentuk menggagalkan penanganan suatu perkara korupsi bisa langsung ataupun tidak langsung (direct or indirect)."

Skandal ini menurutnya dapat berujung pada proses tuntutan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Jokowi.

 

Halaman:

Editor: I Haris

Tags

Terkini

Kesuksesan PON XX Papua Milik Siapa?

Rabu, 3 November 2021 | 15:05 WIB

Jokowi, Haji Isam dan Beneficial Ownership

Senin, 1 November 2021 | 11:01 WIB

Bus Tersangkut di Bawah Jembatan Viaduct Bandung

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 10:21 WIB
X